dr.-Robby-K.T.-Ko-21

Dokter Gua dr. Robby K.T. Ko

Untung Sudarsono

Untung Sudarsono Menggarisbawahi Peran Geologi

13/08/2015 Comments (0) Profil

Subroto Dedikasi untuk Energi

Subroto-18
Subroto-18

Subroto. Foto: Priatna

Hidupnya didedikasikan untuk pemertahanan energi Indonesia. Meski berlatar belakang pendidikan militer dan ekonomi, hingga usianya sekarang yang sudah menginjak sembilan dasawarsa lebih, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Subroto tetap menaruh perhatian lebih terhadap perkembangan energi di tanah air.

Antara tahun 1978 – 1988, sebagian besar masyarakat di tanah air pasti biasa melihat dan menyimak penampilannya pada layar kaca Televisi Republik Indonesia (TVRI). Pada saat itu, ia Subroto akan menyampaikan “penyesuaian” harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan penampilannya yang khas, setelan jas hitam dan dasi kupu-kupu, setelah acara Dunia Dalam Berita, ia akan tampil di layar TVRI mengumumkan kenaikan berbagai jenis BBM.

Banyak orang yang mengenangnya. Misalnya, Fathor Rahman, M.Sc, (dalam “Pendekar Diplomasi OPEC”), Abu Rizal Bakrie (dalam “Suara dengan Vibrasi Khas ala Prof. Dr. Subroto”), dan Irfan Boechari (dalam “Kesederhanaan dengan Dasi Kupu-kupu”). Dalam tulisannya, Abu Rizal menyatakan, “Pejabat pemerintah yang biasanya mengumumkan kenaikan harga BBM secara mendadak pada waktu itu adalah Prof. Dr. Soebroto, Menteri Pertambangan dan Energi, yang disampaikan oleh beliau dengan suara yang memiliki vibrasi khas.”

Sebelum menginjak ihwal pertambangan dan energi, jejak langkahnya merentang panjang melintasi zaman. Ia merupakan lulusan terbaik II kadet di Militer Academie (MA) Djogja (1948), Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, salah seorang arsitek ekonomi Orde Baru, Menteri Transmigrasi dan Koperasi (1971-1973), Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (1973 – 1978), Menteri Pertambangan dan Energi (1978 – 1988), Presiden Konferensi OPEC (1984 – 1985), Sekjen OPEC (1988 – 1994), dan Rektor Universitas Pancasila (1995 – 2004).

Sedemikian panjang terbentang riwayat hidupnya yang terarah kepada perekonomian Indonesia, lebih khususnya kepada ketersediaan sumber daya energi, sehingga jejak kehidupannya menarik untuk ditelusuri. Beberapa waktu lalu, Geomagz menemuinya di daerah Serpong, Banten, dalam sebuah perhelatan yang berkaitan dengan pendidikan, bidang yang juga menjadi titik pusat perhatiannya. Berikut ini adalah hasil penelusuran pustaka ditambah dengan wawancara di Serpong itu.

Subroto-19

Subroto dan dasi kupu-kupunya. Sumber: Buku Emas YBAI 2008.

Dari Ndoro Menggung Hingga Nayaka

Subroto lahir di Kampung Sewu, Solo, 19 September 1923 Subroto menjadi anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan suami-istri Martosuwignyo. Sejak kecil ia dikenal sebagai ndro menggung (tuan besar). Di samping sekolah di HIS, Subroto juga mengikuti pendidikan luar sekolah berupa gerakan kepanduan Hizbul Wathon (HW). Ia ingat waktu itu, “salah seorang guru yang kemudian menjadi kepala HIS ini adalah ayah dari Pak Sumantri Brodjonegoro, Mantan Menteri Pertambangan RI. Saya pikir lucu juga ya, ketika kecil saya sudah dipanggil tuan besar, setelah dewasa menjadi menteri, yang dalam bahasa Jawa disebut nayaka.”

Selepas HIS, Subroto melanjutkan sekolah ke MULO dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Situasi pada masa pendudukan Jepang memaksanya mendaftarkan diri masuk Pembela Tanah Air (PETA), tetapi ditolak. “Saya ditolak masuk PETA karena dianggap terlalu kurus. Maklum, di zaman itu kita semua kekurangan pangan”.

Kegagalan masuk PETA tidak membuatnya patah arang untuk membela tanah air. Semangatnya tetap menyala. Setelah ada edaran pendaftaran masuk Akademi Militer (Militaire Academie, MA) dan Sekolah Kader di Yogyakarta, maka Subroto pun ikut mendaftar. “Saya pun mendaftarkan dan setelah mengalami mengikuti berbagai tes, Alhamdulillah saya diterima sebagai Kader MA Djogja angkatan pertama. Lucu ya, masuk PETA ditolak karena terlalu kurus, malah diterima di MA,” katanya mengenang.

Dari 197 orang angkatan pertama MA, ia menjadi lulusan Terbaik II dan menyandang pangkat Letnan II serta dilantik Presiden Soekarno pada 28 November 1948. Sebagai tentara, Subroto bersama rekan-rekannya seperti Wiyogo Atmodarminto, Soesilo Soedarman, Himawan Sutanto, Ali Sadikin, Yogi Supardi, dan Sayidiman Suryohadiprodjo ikut bertempur melawan penjajah hingga Desember 1949.

Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia dari Pemerintahan Kerajaan Belanda di Jakarta pada 29 Desember 1949, Subroto merasa bahwa, “Tugas saya sebagai pejuang bersenjata selesai. Maka, saya lalu meneruskan belajar lagi. Saya lapor kepada Kol. Sahirjan, Wakil Direktur MA Djogdja untuk mengundurkan diri dari dinas militer.” Selepas dinas militer, pada 1950 Subroto masuk kuliah di Universitas Indonesia (UI). Pada awalnya ia memilih Fakultas Hukum kemudian beralih ke Fakultas Ekonomi. Subroto menjelaskan, “Mula-mula saya masuk Fakultas Hukum UI, kemudian ketika Pak Mitro (Sumitro Djojohadi Kusumo, red) mendirikan Fakultas Ekonomi saya pindah ke fakultas baru itu. Mengapa ke UI? Ya, waktu itu baru ada UI, tidak ada pilihan lain. Mengapa pindah dari Hukum ke Ekonomi? Jawabnya, karena ilmu ekonomi juga diajarkan di Fakultas Hukum. Bahkan waktu itu kebanyakan ekonom Belanda adalah ahli hukum.” Alhasil, pada tahun 1950, Subroto masuk ke UI. Pada 1952, ia lulus tingkat II dan tingkat IV atau kandidat Doktorandus Ekonomi pada 1955.

Pada 1955 Sumitro berhasil meraih kandidat Doktorandus Ekonomi. Selama di kampus ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Djakarta (HMD) dan Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua PPMI, ia bertemu dengan perwakilan Universitas McGill yang sedang mencari kandidat yang berminat dalam program pertukaran mahasiswa untuk kuliah di McGill University. Katanya, “Sebagai Ketua Umum PPMI saya mempunyai akses ke World University Student (WUS). Kebetulan waktu itu berkunjung seorang profesor dari McGill University, Montreal, Kanada, ke Indonesia yang mencari mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan beasiswa dari WUS. Yang ditemui sang profesor adalah saya sebagai Ketua Umum PPMI. Begitu bertemu saya, sang profesor bilang, “I have found my candidate” kenangnya.

Subroto-20

Bersama Arifin Panigoro. Foto: Priatna.

Ia memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada 1957. Tesisnya berjudul Indonesian Terms of Trade after the Second World War. Sejak tahap itu ia menyadari betapa pentingnya sumber daya mineral dan bahan bakar fosil untuk perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Setelah meraih gelar MA, Subroto kembali ke Indonesia untuk mengambil program doktor ekonomi di Universitas Indonesia. “Saya menempuh ujian untuk meraih gelar doktor di bidang ekonomi di UI Jakarta. Saya dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Phd dari UI angkatan pertama tahun 1958, satu jam setelah Pak Sadli memperoleh gelar yang sama,” tuturnya.

Selanjutnya, ia mengajar pada almamaternya dan meraih gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ilmu Ekonomi UI pada 1965. Ia juga ditugaskan sebagai dosen Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, yang sejak Agustus 1966 mengadakan Seminar Angkatan Darat II. Ia dan keempat guru besar ekonomi, yakni Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Emil Salim, Prof. Dr. Moh. Sadli, dan Prof. Dr. Ali Wardhana, diminta menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk pembangunan Indonesia. Salah satu murid seminar Seskoad itu adalah Soeharto. Dan pada gilirannya, ia bersama keempat guru besar itu menjadi Tim Ekonomi pada masa awal Orde Baru.

Setelah Soeharto menjadi Presiden RI, Subroto dan kelompoknya diangkat sebagai penasihat bagi pemerintahan yang baru tersebut. Tugas pertama bagi para penasehat itu adalah mengembangkan cetak biru perekonomian Indonesia yang melahirkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

“Tahun 1967, Pak Harto memerintahkan Tim Ekonomi menyusun Repelita. Rencana ini selesai pada bulan Maret 1968 dan diserahkan kepada Pak Harto. Setelah menerima rencana itu, Pak Harto berkata, ‘Saudara-saudara yang membuat, kenapa tidak saudara yang melaksanakan?’ Maka, Pak Ali Wardhana diangkat menjadi Menteri Keuangan. Dialah yang pertama-tama menjadi menteri dari anggota Berkeley Mafia. Saya sendiri kebagian tugas menjadi Direktur Jenderal Pemasaran, Departemen Perdagangan yang dipimpin Jenderal Azhari. Pak Sadli ditugasi menyusun Undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Kemudian ia diangkat menjadi Menteri Perindustrian. Pak Emil Salim diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Pak Widjojo mendapat tugas di Bappenas dan baru kemudian menjadi menteri,” kenang Subroto pada awal pengangkatannya pada birokrasi Orde Baru itu. Setelah itu, Subroto diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (1973-1978) dan Menteri Pertambangan dan Energi selama dua periode kabinet (1978-1988). Setelah itu, ia menjadi Sekretaris Jenderal Organization of Oil Exporting Countries (OPEC) di Wina, Austria, selama enam tahun (1988-1994).

Subroto-21

Kunjungan ke Desa Lengkong Wetan. Sumber: Buku Emas YBAI 2008.

“The Wiser Minister Subroto From Indonesia”

Subroto menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia selama 10 tahun. Diawali dengan penugasan dari Presiden Seoharto waktu itu untuk menangani permasalahan energi. Dalam hal ini, ia menyadari latar belakangnya sebagai seorang ekonom. Namun, waktu itu pembangunan Indonesia banyak bergantung pada pendapatan ekspor minyak, gas, dan batubara. Menurutnya, mungkin aspek ekonomi dari penggunaan sumber daya alam itu menjadi pertimbangan sehingga ia ditunjuk menjadi Menteri Pertambangan dan Energi.

Apalagi pada awal rezim Orde Baru itu perkembangan eksplorasi demikian menguntungkan Indonesia. Menurut Subroto, “Indonesia mulai mengelola kekayaan minyak dan mineralnya pada 1968. Pada awalnya, dihasilkan 600.000 barel, kemudian bertambah menjadi 1.000.000 barel, hingga 1.600.000 barel. Hal ini dikarenakan para investor terus aktif mencari sumber-sumber yang baru. Jadi sumber-sumber baru ini kemudian menjadi sumber cadangan pada waktu selanjutnya.”

Pertambahan jumlah produksi migas itu berbanding terbalik dengan kebutuhan dalam negeri, sehingga berpotensi untuk dijual ke luar. “Produksi minyak kita mencapai 1.600.000 barel/hari sedangkan kebutuhan kita pada waktu itu hanya sekitar 300.000/400.000 barel/hari. Sehingga selisihnya dapat kita ekspor dan mendatangkan devisa. Devisa ini kemudian kita gunakan untuk membeli mesin, bahan-bahan baku, manufacturing produksi di Indonesia. Sehingga pada waktu itu, ada dua pengertian dari minyak, dan gas. Pertama, untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan di dalam kehidupan bangsa sehari-hari. Kedua, untuk menghasilkan devisa, sehingga dapat membeli barang-barang, mesin, bahan baku untuk menghidupkan manufacturing di dalam negeri,” ujarnya.

Dalam keadaan demikian, menurut Subroto, produksi harus segera digenjot dan jalan satu-satunya untuk mewujudkannya adalah melalui investasi asing. “Kami bekerja membuat sistem Kontrak Karya atau Production Sharing Contract (PSC) yang lebih atraktif dan operasional. Langkah tersebut menyebabkan Indonesia meraih tahap produksi minyak tertinggi, yakni hingga 1.8 juta barel per hari. Risiko geologi, ekonomi dan politik yang cenderung rendah di Indonesia pada awal tahun 1980-an itu juga mendukung perkembangan sektor migas di Indonesia. Meskipun tentu saja, keadaan tersebut tidak bisa bertahan lama. Karena, menjelang sepuluh tahun jabatan saya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, saya harus menghadapi krisis migas pada 1987,” ujar Subroto.

Lebih jauh, ia menjelaskan tentang sejarah penghasilan sektor migas Indonesia. Pertama, periode 1969-1979. Dalam kurun waktu ini kita mendapatkan hasil dari minyak yang baik. Pada 1969-1982 itu harga naik dari US$3 ke US$12, lalu menjadi US$34 per barel. Periode kedua, ia membatasinya antara tahun 1982-1986. Saat itu, pemerintah mulai menyadari bahwa titik tertinggi harga minyak sudah tercapai, karena itu sesudahnya akan turun. Ketiga, pasca 1986 sampai sekarang. Pada periode ini pemerintah mengambil langkah dan mencari sumber-sumber energi baru lainnya.

Selain itu, pada masa jabatan Subroto pula yang tadinya kementerian itu bernama Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi. Mengenai bagaimana awal jabatannya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi berikut kebijakannya seputar energi di Indonesia, mendiang Soetarjo Sigit (jabatan terakhirnya di Pemerintahan, sebagai Dirjen Pertambangan Umum) mengenangnya dalam tulisan bertajuk “Sepuluh Tahun Membantu Pak Subroto” dan Luluk Sumiarso (pernah menjabat sebagai Dirjen Ketenagalistrikan) dalam “Pak Broto Pencetus Kube”.

Menurut Soetarjo, “Sebagaimana kita ketahui, semasa 1973-1978 Departemen Pertambangan ketika masih dipimpin Pak Sadli tidak mencakup bidang Ketenagaan dan Kelistrikan. Ketika itu, kedua bidang ini masuk lingkup Departemen Pekerjaan Umum. Dengan dikembangkannya Departemen Pertambangan menjadi Departemen Pertambangan dan Energi (DPE), terjadi pengembangan yang sangat signifikan, antara lain dengan masuknya Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke dalam lingkungan ‘Keluarga Pertambangan’”.

Saat perkenalan dengan pegawai DPE, menurut Soetarjo, Subroto berkelakar bahwa kepindahannya ke lingkungan baru itu sebagai kepindahan “dari man power ke horse power”. Selain itu, dalam penilaian Soetarjo, Subroto tidak mengadakan pembongkaran dalam organisasi yang telah ada sebelumnya dan tidak pula membawa pengikutnya dari luar untuk menggantikan pejabat-pejabat yang telah ada.

Sementara Luluk menggarisbawahi terobosan yang dilakukan Subroto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dalam hal membuat kebijakan energi nasional (KEN). Menurut Luluk, “Kalau saja waktu Menteri Pertambangan dan Energi Subroto tidak membawa draf Kebijaksanaan Energi Nasional ke DPR, mungkin Buku Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE) tidak pernah terbit.”

Kisah di balik penyusunan KUBE itu lebih jauh diterangkan oleh Luluk. Menurutnya pada tahun 1979, Subroto menerima kunjungan Menteri Energi Filipina, Mr. Geronimo Velasco dan menerima sebuah buku yang berjudul National Energy Policy of the Republic of the Philippines. Draf asli berjudul Kebijaksanaan Energi Nasional dibuat oleh Panitia Teknis Sumber Daya Energi (PTE), dan oleh Pusat Pengembangan Bahasa disarankan agar judulnya diganti dengan Kebijakan Umum Bidang Energi.

Karena istilah ‘kebijakan’ kala itu masih ‘aneh’ kedengarannya, maka tetap dipergunakan istilah ‘kebijaksanaan”, sehingga akhirnya dinamai “Kebijaksanaan Umum Bidang Energi” yang lebih dikenal dengan sebutan “KUBE”. Istilah KUBE berasal dari Dirjen Migas Wijarso. KUBE diajukan dan disetujui oleh Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN), kemudian diterbitkan pada tahun 1981.

Pengalaman Subroto sebagai Menteri Pertambangan d

Subroto22

Bersama tokoh masyarakat Lengkong Wetan. Sumber: Buku Emas YBAI 2008.

an Energi yang terkait dengan migas, pertambangan mineral dan tenaga listrik, dikisahkan oleh Widjojo Nitisastro, teman sekamarnya sewaktu kuliah di Fakultas Ekonomi UI, dalam tulisan berjudul “Memang Benar Tak Kenal Lelah”. Katanya, “Dalam bidang minyak bumi Menteri Subroto terus-menerus berusaha agar produksi dan eksplorasi minyak bumi Indonesia dapat berlanjut, pengolahan minyak bumi dalam negeri dapat berkembang dan ekspor minyak bumi senantiasa dikembangkan”.

Pengalaman Subroto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi yang terkait dengan migas, pertambangan mineral dan tenaga listrik, dikisahkan oleh Widjojo Nitisastro, teman sekamarnya sewaktu kuliah di Fakultas Ekonomi UI, dalam tulisan berjudul “Memang Benar Tak Kenal Lelah”. Katanya, “Dalam bidang minyak bumi Menteri Subroto terus-menerus berusaha agar produksi dan eksplorasi minyak bumi Indonesia dapat berlanjut, pengolahan minyak bumi dalam negeri dapat berkembang dan ekspor minyak bumi senantiasa dikembangkan”.

Dalam keadaan demikian, Widjojo melihat Subroto sangat fokus terhadap ekspor migas itu. Menurutnya, “Suatu hal yang diamatinya dengan tajam ialah agar hasil ekspor minyak bumi dan gas alam senantiasa diterima oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sepenuhnya untuk dipergunakan sesuai dengan program pembangunan. Demikian pula penyediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat senantiasa diawasinya.”

Selain itu, kata Widjojo, “Penggalian, pengolahan serta pemasaran bahan pertambangan lainnya juga menyita perhatiannya. Demikian pula peningkatan produksi dan penyaluran tenaga listrik yang besar artinya bagi pendorong produksi industri. Juga di sini pertentangan antara manfaat dan beban subsidi senantiasa diawasi dengan penuh kewaspadaan”.

Dalam kerangka keanggotaan Indonesia dalam OPEC, Widjojo melihat Subroto sebagai figur teladan yang penuh kearifan sehingga pantas dijuluki para menteri perminyakan negara-negara anggota OPEC sebagai “The Wiser Minister Subroto from Indonesia”. Menurut Widjojo, “Dalam rangka OPEC Menteri Subroto senantiasa waspada dan teliti agar perkembangan pasar minyak bumi dunia benar-benar memberikan manfaat yang seimbang antara negara produsen dan negara konsumen. Ketajaman pemikiran Menteri Subroto sebagai wakil Indonesia sangat dihargai oleh menteri perminyakan negara-negara anggota OPEC yang lain. Sikapnya yang senantiasa seimbang dalam menghadapi pertentangan yang keras antara negara-negara OPEC (misalnya antara Arab Saudi dan Iran, antara negaranegara Teluk yang bersikap moderat dan Libya serta Aljazair yang sikapnya keras) menyebabkan para pemimpin negara-negara perminyakan anggota OPEC yang lain semakin menyakini kearifan Menteri Subroto dalam menangani kontroversi antara mereka.”

Sementara menurut Thomas B. Ataladjar (“Profil Seorang Pejuang”), di masa Menteri Subroto pula adanya Program Listrik Masuk Desa. Ia juga giat dalam pengembangan sumber energi non minyak seperti tenaga air, panas bumi dan matahari. Tahun 1979, ia melancarkan Kampanye Hemat Energi melalui Bakoren dan ia memulainya di kantor departemennya sendiri dengan pengurangan pemakaian bensin mobil dinas.

Berdiri di Tengah Lahirnya OPEC dilandasi oleh kepentingan negaranegara berkembang yang juga penghasil minyak yang harus berhadapan dengan negara-negara maju (Seven Sisters) pemilik perusahaan-perusahaan besar seperti Mobil Oil, Chevron, Conoco, British Petroleum, dan Shell. Negara-negara itu berperan dalam menentukan harga minyak dan menguasai produksi minyak, sehingga menimbulkan rasa yang tidak enak bagi negara-negara berkembang penghasil minyak.

Menurut Subroto, sering kali negara-negara tersebut mengadakan eksplorasi minyak di negara berkembang, tetapi royalti yang diberikan kepada negara berkembang tersebut sangat kecil, bisa hanya 10%. Sehingga timbullah gagasan untuk mendirikan OPEC. Organisasi ini terdiri dari 13 negara, yaitu Indonesia, Qatar, Kuwait, Uni Emirates Arab, Saudi Arabia, Irak, Iran, Aljazair, Nigeria, Libya, Gabon, Equador, dan Venezuela.

Sebelum tahun 1988, Subroto menjadi wakil Indonesia pada OPEC dan pada periode 31 Oktober 1984 – 9 Desember 1985 ia terpilih menjadi Presiden Konferensi OPEC. Pengangkatannya sebagai Sekretaris Jenderal OPEC dilatari oleh ketegangan antara negara-negara OPEC sendiri, dan terutama karena terjadinya peperangan antara Irak dan Iran pada tahun 1988, dan sebelum Subroto yang menjadi sekjen OPEC berasal dari Irak.

“Alasan utama yang menyebabkan saya diangkat menjadi Sekjen OPEC adalah terjadinya ketegangan anggota ‘elang’ (dari Afrika dan Amerika Latin) dengan anggota ‘merpati’ (dari Timur Tengah) yang terus-menerus berselisih untuk selalu mendorong harga minyak tetap tinggi atau lebih moderat. Menteri dari Indonesia biasanya berperan sebagai penengah kedua kubu itu, sehingga menyebabkan saya menjadi kandidat ideal pada 1988 pada saat meningkatnya ketegangan di antara para anggota itu. Apalagi Perang Iran-Irak pecah, dan kemudian Saddam Hussein mencaplok Kuwait, sehingga menyebabkan terjadinya Perang Teluk. Dalam keadaan bergejolak itu, kehadiran OPEC sangat riskan dan saya harus bertindak hati-hati agar organisasi tersebut terus berlanjut dan bertahan,” ujar Subroto menerangkan ihwal latar belakang terpilihnya sebagai Sekjen OPEC itu.

Sebelum tahun 1988, Subroto menjadi wakil Indonesia pada OPEC dan pada periode 31 Oktober 1984 – 9 Desember 1985 ia terpilih menjadi Presiden Konferensi OPEC. Pengangkatannya sebagai Sekretaris Jenderal OPEC dilatari oleh ketegangan antara negara-negara OPEC sendiri, dan terutama karena terjadinya peperangan antara Irak dan Iran pada tahun 1988, dan sebelum Subroto yang menjadi sekjen OPEC berasal dari Irak.

“Alasan utama yang menyebabkan saya diangkat menjadi Sekjen OPEC adalah terjadinya ketegangan anggota ‘elang’ (dari Afrika dan Amerika Latin) dengan anggota ‘merpati’ (dari Timur Tengah) yang terus-menerus berselisih untuk selalu mendorong harga minyak tetap tinggi atau lebih moderat. Menteri dari Indonesia biasanya berperan sebagai penengah kedua kubu itu, sehingga menyebabkan saya menjadi kandidat ideal pada 1988 pada saat meningkatnya ketegangan di antara para anggota itu. Apalagi Perang Iran-Irak pecah, dan kemudian Saddam Hussein mencaplok Kuwait, sehingga menyebabkan terjadinya Perang Teluk. Dalam keadaan bergejolak itu, kehadiran OPEC sangat riskan dan saya harus bertindak hati-hati agar organisasi tersebut terus berlanjut dan bertahan,” ujar Subroto menerangkan ihwal latar belakang terpilihnya sebagai Sekjen OPEC itu.

Pada pecahnya Perang Iran-Irak itu, OPEC akan menyelenggarakan konferensi yang akan membahas kebijakan harga minyak. Kata Subroto, “Ini adalah pertimbangan yang sangat berat apakah Minister Conference tetap akan diadakan atau tidak. Indonesia berani mengambil risiko dan tetap menyelenggarakan pertemuan tahunan tersebut di Bali. Pertemuan tetap dihadiri oleh Irak dan Iran dan berlangsung dengan baik.”

Selanjutnya Subroto menjelaskan, “OPEC juga harus berhadapan dengan turunnya harga minyak dan munculnya wilayah-wilayah yang menghasilkan minyak sangat besar di luar jangkauan anggota OPEC, seperti Teluk Meksiko dan Laut Utara. Naiknya para eksportir minyak non-OPEC mengubah keseimbangan, dan dengan kurang dari setengah keseluruhan produksi minyak dunia, OPEC mulai kehilangan pengaruh di pasar. Namun, sebenarnya negara non-OPEC juga menyadari bahwa mereka juga perlu harga minyak yang stabil, dan OPEC meningkatkan kerja sama dengan para pemain utama untuk mencegah agar harga tidak melambung. Gagasan tersebut juga untuk mempersempit jurang antara negara industri pengonsumsi minyak dengan kebutuhannya yang banyak, serta membiarkan harga minyak tetap berkembang moderat.”

Mengenai capaian-capaian yang diraih Subroto dalam kapasitasnya sebagai Sekjen OPEC selama dua periode (1988-1991 dan 1991-1994), Widjojo Nitisastro (“Memang Benar Tak Kenal Lelah) menggarisbawahi beberapa hal.

“Dalam masa jabatannya sebagai Sekjen OPEC,” ujar Widjojo, “Banyak masalah berhasil ditanganinya. Pertama, mendamaikan berbagai ketegangan antara negara-negara anggota OPEC. Dengan penuh kesabaran dihasilkan kedamaian dan kesepakatan di antara mereka, dengan mengingatkan sasaran bersama yang jauh lebih penting bagi sesama anggota OPEC. Kedua, dirintisnya hubungan antara OPEC dengan negara-negara pengekspor minyak bumi yang bukan anggota OPEC, antara lain Meksiko, Norwegia, Inggris, dan Uni Sovyet. Ketiga, ditegakkannya hubungan antara OPEC dengan negara-negara pengimpor minyak bumi, baik negaranegara industri (Amerika Serikat, Jepang, dan negaranegara Eropa) maupun negara-negara berkembang (India, Brasil, Ghana, dan lain-lain). Demikian pula diusahakan adanya kontak antara Sekretaris OPEC dengan International Energy Agency (IEA) yang didirikan negara-negara industri dan berpusat di Paris.”

Dengan demikian, dalam pandangan Widjojo, Subroto berhasil membangun dan memperkuat jaringan informasi yang efektif, sehingga sidang para menteri OPEC memperoleh banyak informasi yang lebih lengkap dan diolah lebih lanjut oleh Sekretariat OPEC yang kemampuannya sangat meningkat. Dengan demikian, negara-negara yang bergabung dalam OPEC dapat mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang lebih tangguh.

Fathor Rahman dalam tulisannya “Pendekar Diplomasi OPEC” dan Abdul Muin dalam “Kelembutan Pak Broto Mengatasi Kegarangan Para Gubernur OPEC” mengamini pendapat Widjojo. Menurut Fathor, di Seketariat OPEC, Subroto dikenal sangat murah senyum, satu-satunya Sekjen OPEC yang bergelar profesor, dan berhasil mendobrak tradisi Sekretariat OPEC yang relatif tertutup.

Lebih jauh, Fathor menyatakan bahwa Subroto sering menyampaikan berbagai hal terkait energi dalam berbagai forum energi internasional. Kata Fathor, “Dalam kesempatan itulah Pak Broto secara artikulatif memberikan pembelajaran bagi para stakeholder energi dunia tentang posisi OPEC sebagai stabilisator pasokan dan harga minyak dunia dengan memberikan insentif yang memadai bagi investor di industri minyak, serta memberikan revenue bagi negara pemilik cadangan minyak yang tidak terbarukan ini. Dalam forum itulah OPEC menepis tuduhan negatif negara-negara industri, sekaligus menampakkan sosok OPEC sebagai organisasi energi dunia yang kebijakannya secara rasional dapat dipertanggungjawabkan.”

Abdul Muin kian menegaskan peran Subroto dalam OPEC. Katanya, “Pada saat beliau memimpin, dari segi publikasi, kampanye keluar tentang kiprah OPEC adalah yang paling banyak. Beliau paling banyak membuat makalah tentang kampanye OPEC sampai pernah dibukukan. Penghargaan mulai bermunculan. Cukup menonjol banyaknya tulisan dan makalah yang beliau sampaikan di pertemuan-pertemuan internasional, termasuk juga publikasi di berbagai negara. Banyak sekali undangan kepada Pak Broto untuk memberikan keynote speech atau presentasi makalah.”

Di lingkungan OPEC sendiri, menurut Abdul, Subroto membawa angin baru. “Pada waktu sekjen itulah, konflik tidak banyak terjadi karena beliau berhasil menyatukan orang-orang itu agar tidak bertindak semaunya sendiri. Selepas beliau dari jabatan itu dan diganti orang lain, iklim konflik tinggi sekali. Dan itu sangat tidak sehat,” lanjut Abdul.

Keanggotan Indonesia pada OPEC terhenti pada tahun 2008. Saat itu Indonesia memutuskan keluar dari OPEC, karena Indonesia tidak lagi menjadi negara eksportir minyak, melainkan telah menjadi negara importir minyak.

Tetap Berkarya dan Masih Mengabdi

Selepas menjabat sebagai Sekjen OPEC, Subroto kembali ke tanah air. Aktivitasnya dilanjutkan di dunia kampus, terutama menjadi rektor Universitas Pancasila antara 1996-2004. Katanya, “Kembali dari Wina tahun 1994 saya menghadap Pak Harto untuk menanyakan tugas apa yang mungkin diberikan kepada saya. ‘Kamu ngurus Universitas Pancasila saja,’ kata ‘Bapaknya’ Pak Harto.”

Selama masa jabatannya sebagai rektor, Subroto juga menjadi Ketua Umum Gerakan Reformasi Nasional (GRN), dan Wakil Ketua Barisan Nasional (BARNAS). Selain itu, ia juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Bina Masyarakat Mandiri (BMM). Namun, sektor energi tetap menjadi perhatiannya.

Selain jabatan-jabatan tersebut di atas, Subroto membentuk Yayasan Ekonomi Energi dan Yayasan Energi Bimasena (Bimasena Club). Yayasan lainnya yang dibentuk adalah IIEE (Indonesian Institute for Energy Economics). Yayasan ini merupakan lembaga penelitian nirlaba di bidang ekonomi energi yang secara resmi diresmikan pada 24 Februari 1995. Menurut Asclepias R.S. Indriyanto dalam “Selalu Membuka Diri bagi Ide Kaum Muda”, kegiatan lembaga ini adalah pengkajian tentang kebijakan yang bertalian dengan energi, memberi masukan kepada pemerintah tentang, misalnya, draf rancangan peraturan pemerintah tentang migas, juga masukan bagi undang-undang migas, pengelolaan dan pemanfaatan LNG.

Menurut Subroto, IIEE adalah saudara dekat Bimasena. “IIEE inilah yang menyelenggarakan seminar, riset dan penerbitan newsletter yang bernama Nawala. Institut ini juga bertugas menyelenggarakan Jakarta International Energy Conference (JIEC). Antara 1980-1990-an Indonesia telah menyelenggarakan empat kali JIEC.”

Sementara ide di balik pembentukan Bimasena berasal dari pengalaman Subroto selama menjabat sebagai Sekjen OPEC. “Sebagai Sekjen OPEC, saya sering keliling dunia. Di semua negara yang mempunyai sumber energi atau minyak mesti mempunyai klub energi atau minyak. Biasanya yang selalu ada di mana-mana adalah klub energi dan klub perbankan. Dulu Pertamina pernah mendirikan Indonesia Petroleum Club. Tapi, setelah Bapak Ibnu Sutowo lengser dari jabatan Direktur Utama Pertamina, klub itu bubar. Saya ingin kembali menghidupkan klub itu sebagai tempat berkumpul tokohtokoh perminyakan, pemerintah, dan masyarakat.”

Menurut Subroto, visi klub Bimasena adalah meyakini minyak dan gas sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan ini, Indonesia harus mengembangkan sumber daya energi dan untuk itu diperlukan investasi, manajemen yang handal dan sumber daya manusia yang unggul. Sementara misinya adalah membangun sebuah tempat bagi wakil-wakil dari pemerintah, perminyakan dan masyarakat untuk dapat berinteraksi.

Bimasena diresmikan oleh Presiden Soeharto bertepatan dengan Pertemuan Para Menteri OPEC di Jakarta pada November 1997. Selama itu, Bimasena telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terkait dengan energi, antara lain menyelenggarakan JIEC 2000 pada 1012 Juli 2000 di Jakarta Convention Center, HED 2001, dan acara sosial seperti konser musik Bali 10 K.

Selain energi, sektor pendidikan tetap juga menjadi pusat perhatian Subroto. Saat di Wina, sebagai Sekjen OPEC, banyak bertanya tentang rencana setelah pensiun sebagai sekjen. Subroto menjawabnya dengan mengatakan, “Ya kembali ke habitat semula, yakni dunia pendidikan. Saya mencintai dunia pendidikan karena pendidikan adalah sarana utama untuk membangun kejayaan suatu bangsa.”

Walhasil, nun jauh dari Wina, Subroto masih sempat memikirkan nasib anak bangsa yang masih terbelit kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan keterpurukan. Kondisi tersebut mendorongnya bersamasama dengan sekretarisnya Rizal Sikumbang, mendirikan Yayasan Bina Anak Indonesia (YBAI). Yayasan ini menaruh perhatian pada bidang pendidikan. Yayasan yang kemudian berubah menjadi Yayasan Bangun Bina Anak Indonesia (YBBAI) itulah yang mendirikan sekolah di “Kampoeng Pendidikan Mandiri” dengan nama SMP Plus Berkualitas Lengkong Mandiri (SMP+BLM), di Kelurahan Lengkong Wetan, Serpong, Banten.

Hingga sekarang Subroto masih menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan yayasan tersebut. Meskipun tidak setiap hari datang ke sekolah di Serpong, ia tetap menjalin keakraban dengan para murid. Pada momen-momen peringatan hari besar nasional atau hari lahirnya yayasan, Subroto berkunjung ke sekolah untuk memotivasi siswa. Pada 16 Mei 2015 dalam acara “17th YBBAI, 14 Tahun Berkarya Nyata di Lengkong, 13 Tahun Perpustakaan Medco-YBAI” Subroto pun datang dan memberi sambutan.

Pada ujung wawancara dan dalam sambutannya, masih terngiang-ngiang harapannya yang besar kepada generasi mendatang. “Saya sangat yakin, perkembangan pembangunan itu membutuhkan pengetahuan, karakter, keuletan kerja. Dengan demikian, sekolah memainkan peranan sangat penting, karena bisa membentuk pemimpin-pemimpin yang berpengetahuan, berbudaya, berkarakter. Kita bisa berharap pada anak-anak yang berusia sekolah menengah pertama, yang pada 2045 saat menginjak HUT RI ke-100 umurnya kira-kira akan 45-50 tahun, merekalah yang akan menjadi pemimpin yang berpengetahuan, berbudaya, dan berkarakter bila sudah dipersiapkan melalui pendidikan sejak hari ini.

Penulis: Atep Kurnia, Pewawancara: Priatna dan Atep Kurnia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>