sunda-1

Danau Bandung Purba Kedahsyatan Cinta Sangkuriang dan Letusan Gunung...

kokomes1

Kokomes Mencegah Longsor, Meningkatkan Ekonomi Perdesaan

20/03/2011 Comments (0) Artikel Geologi Populer

Saatnya Beralih Ke Energi Panas Bumi

energi 1
energi 1

Asap ini berasal dari uap air (steam) dan sama sekali tidak mencemari lingkungan. Kelangsungan panas bumi memerlukan resapan air tanah demikian juga tanaman kentang, keduanya saling memelihara. Lapangan Panas Bumi Dieng. Foto SR. Wittiri

Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2007 dalam kunjungannya ke Indonesia, 9 Januari 2011, menyatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara pengguna energi panas bumi (geothermal) yang terbesar di dunia dan itu merupakan kelebihan dari sisi ekonomi. Pernyataan ini sangat beralasan karena Indonesia memiliki rangkaian gunung api sepanjang 6.000 km yang menjadi sumber energi panas bumi, yang dibentuk oleh interaksi tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Data yang dimiliki oleh Badan Geologi, KESDM, potensi sumber daya panas bumi di Indonesia mencapai 28,5 Giga Watt (GW) yang tersebar di 265 lapangan panas bumi dan merupakan yang terbesar di dunia. Kenyataan tersebut sekaligus mendukung bahwa Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi juga merupakan negara terbesar pemilik sumber panas bumi. Sangat disayangkan, potensi potensial tersebut baru dimanfaatkan sebesar 1.196 Mega Watt (MW) atau 4,2% dari potensi yang ada dan menjadi negara ketiga yang memanfaatkan energi panas bumi setelah Amerika Serikat (2.900 MW) dan Filipina (2.000 MW).

Kecilnya pemanfaatan energi panas bumi tersebut tentu tanpa alasan. Pengembangan panas bumi membutuhkan dana investasi yang cukup besar dan berisiko finansial yang tinggi, khususnya di sisi eksplorasi dan pengembangan lapangan panas bumi. Berkaitan dengan itu, pengembangan panas bumi di Indonesia pada saat ini didominasi oleh tiga perusahaan, yaitu Pertamina Geothermal Indonesia sebesar 272 MW yang menguasai tiga Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), Chevron sebesar 630 MW di dua WKP, dan Star Energy sebesar 227 MW di satu WKP. Di luar enam WKP tersebut dan WKP Dieng, belum ada WKP baru yang menghasilkan listrik, sedangkan enam WKP yang baru selesai dilelang hingga tahun 2009 belum menunjukkan kegiatan investasi yang memadai. Bahkan dalam 20 tahun terakhir belum ada lagi investasi di WKP yang baru
(green field) yang menghasilkan listrik. Menyadari pentingnya kebutuhan tenaga listrik yang makin mendesak, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua pada periode 2009 sampai dengan 2014 yang didominasi hampir 50% pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

energi2

Uap panas bumi tidak memerlukan transportasi yang bergerak. Pipa besar ini menyalurkan uap dari sumur panas bumi untuk energi listrik. Lapangan Panas Bumi Dieng. Foto: SR. Wittiri

KEUNGGULAN ENERGI PANAS BUMI
Dilihat dari keunggulan yang dimilikinya, sumber daya panas bumi memang layak untuk dikembangkan secara signifikan. Apa saja keunggulan sumber daya panas bumi dibandingkan sumber daya energi fosil (termasuk batubara)?

Pertama, sumber daya panas bumi merupakan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Emisi gas CO2 yang dihasilkannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber energi fosil, sehingga pengembangannya tidak merusak lingkungan, bahkan bila dikembangkan akan menurunkan laju peningkatan efek rumah kaca. Selain itu, pengembangan panas bumi dapat menjaga kelestarian hutan karena untuk menjaga keseimbangan sistem panas bumi diperlukan perlindungan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan. Kedua, sumber daya panas bumi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, atau cenderung tidak akan habis, selama keseimbangan sistem panas bumi di dalam bumi terjaga secara baik. Kehandalan pasokan (security of supply) tenaga listrik panas bumi terbukti dapat dipertahankan dalam jangka panjang (bisa lebih dari 30 tahun). Pada umumnya capacity factor pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia bisa mencapai 90% per tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai beban dasar dalam sistem ketenagalistrikan. Sebagai perbandingan, tahun ini PLN membutuhkan batubara 50 juta ton untuk semua pembangkit listriknya. Hingga bulan Maret 2011, pasokan batu bara baru tersedia sebanyak 7,2 juta ton untuk proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 10 ribu MW.

Ketiga, pengangkutan sumber daya panas bumi tidak terpengaruh oleh risiko transportasi karena tidak menggunakan mobile transportation tetapi hanya menggunakan jaringan pipa dalam jangkauan yang pendek.

energi3

Foto: Gunawan

Keempat, harga listrik panas bumi akan kompetitif dalam jangka panjang karena ditetapkan berdasarkan suatu keputusan investasi, sehingga harganya dapat ditetapkan “flat” dalam jangka panjang.

Kelima, produktivitas sumber daya panas bumi relatif tidak terpengaruh oleh perubahan iklim tahunan sebagaimana yang dialami oleh sumber daya air yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

FAKTOR YANG MENGHAMBAT INVESTASI PANAS BUMI
Meskipun sumber daya panas bumi memiliki beberapa keunggulan, namun pengembangannya masih mengalami banyak hambatan. Faktor penghambat investasi tersebut adalah:

Pertama, tidak tersedianya infrastruktur, terutama jalan di sekitar lokasi pengembangan panas bumi. Kondisi ini akan menyita waktu yang lama karena sebelum pembangunan proyek dimulai harus menunggu proses pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur. Kedua, daerah panas bumi terletak dalam kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung. Berdasarkan data Badan Geologi menyebutkan bahwa pada tahun 2010, dari 265 daerah panas bumi (dpb) yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat 29 dpb (10,9%) dengan potensi 3.428 MWe terletak di dalam kawasan hutan konservasi dan 52 dpb (19,6%) dengan potensi 8.641 MWe berada di kawasan hutan lindung. Di dalam hutan konservasi tidak diperkenankan melakukan kegiatan proyek panas bumi, sedangkan di dalam hutan lindung dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pinjam pakai. Kondisi seperti ini menyebabkan pembebasan lahan menjadi lebih lama karena harus melalui prosedur yang panjang.

Ketiga, meskipun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2009 telah menetapkan harga patokan listrik panas bumi dapat mencapai US$ cents 9,70 per kWh, PLN sebagai pembeli tunggal (monopsoni) tidak tertarik untuk membeli listrik panas bumi (geothermal based energy) dengan alasan harganya lebih mahal dari biaya pokok produksi (BPP) listrik batubara (coal based energy).

Keempat, sebelum memulai investasi, berbagai macam perizinan yang harus ditempuh, proses pembebasan lahan yang berliku, dan banyaknya peraturan daerah yang sering menghambat investasi menjadi hal yang menjadi kendala.

energi4

Solfatar di kawah Sileri. Foto: Gunawan

PENETAPAN HARGA LISTRIK PANAS BUMI BERBASIS KEPUTUSAN INVESTASI
Pemilihan pemanfaatan energi panas bumi merupakan suatu keputusan strategis, artinya memiliki implikasi jangka panjang karena harus melakukan investasi yang lebih besar terlebih dahulu. Oleh karena itu harga listrik panas bumi ditetapkan berdasarkan kelayakan investasi. Kegiatan investasi panas bumi baru dilakukan setelah ada kesepakatan harga listrik panas bumi antara pengembang panas bumi selaku penjual dan PLN selaku pembeli kemudian dituangkan dalam Energi Sales Contract yang berjangka panjang. Dari kontrak-kontrak yang sudah ada selama ini, jangka waktunya tidak kurang dari 35 tahun, dimana 5 tahun untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan panas bumi, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, sisanya yang 30 tahun adalah masa komersial. Seorang investor panas bumi akan menetapkan harga listrik panas bumi yang dapat menghasilkan “tingkat pengembalian yang diharapkan” (required rate of return, RRR) yang sepadan dengan risiko proyeknya.

Para pengembang panas bumi dari luar negeri (khususnya yang berasal dari Amerika Serikat) biasanya menuntut tingkat pengembalian modal (Internal Rate of Return, IRR) yang tinggi (sekitar 20%) karena selain menghadapi financial risk yang tinggi, mereka juga menghadapi country risk yang tinggi pula. Harga listrik panas bumi sangat “site specific” karena dipengaruhi oleh ukuran proyek, ruang lingkup proyek, penjadwalan kegiatan proyek, nilai investasi, pendanaan proyek dan tingkat risiko proyeknya. Dengan demikian, harga listrik panas bumi sebesar US$ cents 9,70 per kWh dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2009 belum tentu bisa menjamin kelayakan bagi setiap investasi panas bumi, karena beberapa faktor tersebut di atas dan setiap investor memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap tingkat risiko suatu proyek yang tercermin dalam RRR, sehingga makin tinggi tingkat risiko suatu proyek, akan semakin tinggi harga listriknya!

energi5

Kawah Sileri. Foto: SR. Wittiri

Menurut pengkajian yang pernah penulis lakukan terhadap kasus total proyek panas bumi (proyek hulu dan hilir) berkapasitas 110 MW, dengan estimasi biaya investasi sekitar US$ 350 juta yang digunakan untuk membangun jalan, lokasi, 4 sumur eksplorasi @ US$ 5,5 juta per sumur, 20 sumur pengembangan (produksi dan injeksi) @ US$ 5 juta per sumur, jaringan pipa, fasilitas pendukung dan PLTP seharga US$ 165 juta dan asumsi masa pembangunan proyek 5 tahun, masa produksi 30 tahun, capacity factor PLTP 90% dan biaya operasi US$ 1,1 cents per kWh, maka harga listrik panas bumi yang dihitung dengan menggunakan metode discounted cash flow – rate of return selama 35 tahun akan berkisar antara US$ cents 9,32 sampai dengan 12,54 per kWh pada kisaran RRR antara 15% sampai dengan 20%. Apakah harga listrik panas bumi yang bisa diberlakukan selama 35 tahun tersebut lebih mahal dibandingkan dengan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik batubara pada saat ini?

PERBANDINGAN HARGA LISTRIK HARUS BERWAWASAN STRATEGIS
Perbandingan harga listrik supaya menjadi adil, maka BPP listrik batubara (yang sepenuhnya merupakan komponen biaya tanpa laba dan pajak) juga harus dihitung secara flat dalam jangka panjang (misalnya 35 tahun) sesuai jangka waktu yang ditetapkan untuk harga listrik panas bumi.

energi6

Foto: Koleksi Badan Geologi

Marilah kita mulai dengan menghitung BPP listrik batubara dengan menggunakan harga batubara yang pada saat ini melonjak drastis mendekati US$ 140 per metrik ton akibat banjir besar di Queensland Australia serta naiknya harga minyak dunia. BPP listrik batubara pada saat ini dapat mencapai US$ 10,05 cents per kWh (setara dengan Rp.904,- pada nilai tukar Rp.9.000,- per US$), terdiri dari biaya modal US$ 2,19 cent per kWh (dengan asumsi harga pembangkit listrik US$ 1,2 juta per MW, bunga 8% per tahun, tenor 20 tahun, capacity factor 70%, PPN 10%), biaya bahan bakar US$ 6,86 cents per kWh (dengan asumsi harga batubara US$ 140 per metrik ton, heat value 5.000 kg/kcal dan specific coal consumption 0,49 kg/kWh) dan biaya operasi diasumsi US$ 1 cent per kWh. Bayangkan, BPP listrik batubara pada saat ini (US$ 10,05 cents per kWh) sudah di atas ceiling price listrik panas bumi yang ditetapkan Pemerintah (US$ cents 9,70 per kWh)!

Berapa besarnya BPP listrik batubara kalau harga batubara mengalami eskalasi setiap tahunnya (misalnya 10% per tahun) selama 35 tahun ke depan? BPP tersebut akan menjadi US$ cents 14,24, US$ cents 20,98, US$ cents 31,84, dan US$ cents 195,89 per kWh pada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 35 tahun ke depan. Bagaimana harga flat-nya (levelized BPP) selama 35 tahun? Levelized BPP listrik batubara selama 35 tahun adalah sebesar US$ cents 30,58 per kWh jauh lebih tinggi dari pada harga listrik panas bumi! Kalau sudah begini, mengapa kita tidak beralih ke energi panas bumi?

HARAPAN DI MASA DEPAN
Harga listrik panas bumi dan BPP listrik batubara di atas bukanlah harga mati yang tidak bisa berubah karena bersifat spesifik tergantung asumsi yang digunakan, namun yang lebih penting dari itu adalah substansinya dalam membandingkan harga energi harus memperhatikan wawasan strategis yang memandang kepentingan jangka panjang. Walaupun penulis mempromosikan energi panas bumi, namun penulis tidak bermaksud mematikan energi yang lain (termasuk batubara), tetapi Pemerintah seyogyanya melakukan energy mixed dengan memperhatikan shadow price dan multi purpose dari masing-masing energi.

energi7

Foto: Koleksi Badan Geologi

Akhirnya penulis mengharapkan pemerintah mendukung dengan sepenuh hati pengembangan panas bumi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Program Percepatan 10.000 MW tahap kedua, hilangkan segala barriers yang mengganggu dan berikan berbagai insentif yang dapat mendorong pengembangan panas bumi secara optimal. PLN agar bersedia membeli listrik panas bumi, berbagai instansi terkait dan Pemerintah Daerah agar memberikan dukungan sepenuhnya dan Kementerian Keuangan dengan segala kewenangannya ikut menentukan harga listrik panas bumi agar bankable. Marilah kita sambut era revolusi energi hijau seperti yang diterapkan oleh negara-negara maju lainnya.

Penulis adalah Konsultan Investasi Panas Bumi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>