yunus-1

Yunus Kusumahbrata: Dengan Taman Bumi Masyarakat Sejahtera

Sampurno-53

Sampurno Membangun Negeri dengan Geologi

01/11/2013 Comments (0) Profil

R. Sukhyar, Bentara Utama Sumber Daya Mineral Indonesia

sukhyar-1
sukhyar-1

R. Sukhyar, Bentara Utama Sumber Daya Mineral Indonesia. Foto: Oki Oktariadi

Bulan Juni 2012 ini genap empat tahun Dr. R. Sukhyar memimpin Badan Geologi, salah satu unit kerja dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Inilah sebuah karier penting memimpin institusi yang mempunyai peran menata sisi hulu sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Indonesia. Bukan itu saja. Institusi yang dipimpinnya terlibat sepenuhnya dalam upaya mengawal dan mengamankan negara dari bencana geologi. Sekitar tiga belas tahun lalu, tepatnya tahun 1999, Sukhyar dipercaya menduduki posisi Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral, jabatan yang mengharuskannya hijrah dari Bandung ke Jakarta. Padahal ketika itu baru setahun Sukhyar menduduki posisi penting lainnya, yaitu Direktur Vulkanologi. Sebelum “mudik” ke Bandung untuk mengemban amanah pada posisi barunya sebagai Kepala Badan Geologi, empat tahun lalu Sukhyar adalah Staf Ahli Menteri ESDM bidang informasi dan komunikasi. Untuk mengetahui pengalamannya memimpin Badan Geologi selama empat tahun terakhir, tim Geomagz berbincang-bincang dengan Sukhyar pada hari libur di salah satu ruang kerjanya di gedung Badan Geologi, Jakarta. Perbincangan diawali dengan membicarakan pengalamannya yang tak pernah terlupakan ketika dia bekerja sebagai vulkanolog, kemudian membicarakan hal-ihwal seputar peran Badan Geologi. Sukhyar juga menuturkan beberapa pengalamannya selama menjabat Sekretaris DJGSM dan Staf Ahli Menteri ESDM, dengan tugas yang lebih banyak bergelut dengan berbagai kebijakan dan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pertambangan.

PENGALAMAN MENJADI VULKANOLOG

R. Sukhyar

Kunjungan ke Gunung Krakatau tahun 2005. Foto: Dokumentasi Badan Geologi

Ada sebuah peristiwa yang tidak pernah Sukhyar lupakan selama bekerja sebagai vulkanolog. Itulah peristiwa ketika dirinya terjebak dalam letusan Merapi di puncak Merapi. Pada tanggal 22 November 1994 Sukhyar memimpin ekspedisi penelitian ke puncak Merapi. Pada saat itu status Merapi adalah waspada. Status Waspada, berdasarkan pengalaman, ditandai dengan adanya gejala awal peningkatan aktivitas gunung api. Pada status tersebut vulkanolog masih diperkenankan melakukan penyelidikan di sekitar puncak gunung api. Sewaktu pekerjaan baru berjalan separuhnya, tiba-tiba aktivitas Merapi berubah sangat cepat. Terjadi guguran lava yang merangsang naiknya magma sehingga terjadi letusan yang menghasilkan awan panas guguran. Material letusan mengalir ke lembah, tetapi debu panasnya terdorong naik oleh arus turbulensi dan menyelimuti seluruh kawasan puncak. Dalam kepanikan saat itu Sukhyar berusaha menenangkan seluruh anggota tim. Berkat pertolongan Yang Maha Kuasa, akhirnya tim selamat. “Peristiwa itu menyadarkan saya bahwa ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu dan kekuasaan Tuhan. Berangkat dari pengalaman itu, saya ingin pesankan bahwa sebagai negara yang memiliki banyak gunung api, kita tidak boleh lengah”, tuturnya. “Dalam kejadian yang belum lama ini terjadi, yaitu Gunung Sinabung yang sudah istirahat selama ratusan tahun tiba-tiba meletus, kita kehilangan data awal karena memang tidak pernah diteliti apalagi diamati secara rutin. Perpaduan antara ilmu dan pengalaman tidak mudah, mutlak diperlukan. Ilmu vulkanologi itu maju kalau ada pemantauan dan peralatannya bagus disertai dengan faktor kecintaan dan kedekatan hati terhadap gunung api sehingga mampu memahami roh gunungapi”, ungkapnya lebih lanjut.

MENGAWAL LAHIRNYA UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA

R. Sukhyar

Kunjungan kerja ke Pos Pengamatan Gunung Slamet tahun 2009. Foto: Priatna

Sukhyar memang memulai kariernya sebagai ahli gunung api. Namun, saat ini dengan kiprah dan aktivitasnya, rasanya Sukhyar pantas disebut sebagai bentara utama atau pengawal terdepan sumber daya mineral Indonesia. Perjalanan panjang telah dilalui oleh Sukhyar dalam upaya menggeluti sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi serta pertambangan. Pada 1999 Sukhyar diangkat menjadi Sekertaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral (GSM). Setahun kemudian terjadi penggabungan Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral. Posisi itu mengharuskan dirinya menggeluti sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yaitu kebijakan pengembangan natural resources, yang meliputi mineral, batubara, dan panas bumi. Karena berangkat dari keadaan lembaran putih tanpa pengalaman sebelumnya, lalu masuk ke dunia pertambangan, Sukhyar melihat masalah pertambangan lebih jernih. Dunia pertambangan, secara empiris, tidak lepas dari tiga hal negatif, yang berlaku di seluruh dunia. Pertama, keinginan menguasai sumber daya melalui ‘power’atau kekuasaan. Karena ingin menguasai sumber daya terjadi hal negatif yang kedua, yaitu jual beli wilayah tambang dan barang tambang dengan cara yang tidak benar, terkesan para pemberi izin ‘sesuka hatinya’. Hal negatif yang ketiga adalah aparat keamanan yang ikut bermain atau berkecimpung di dunia pertambangan, yang seharusnya mengamankan.

Sukhyar menuturkan bahwa dia tidak memiliki interest apapun. Hal ini memudahkan dirinya berpikir semata demi kepentingan negara. Keberadaan sumber daya ini sesuai dengan mandat UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

R. Sukhyar

Sedang memberikan keterangan pers. Foto: Dokumentasi Badan Geologi

Pada 2003 Sukhyar dipercaya menjadi ketua tim penyusunan rancangan undang-undang (RUU) pertambangan. Sebelumnya pada 2002 rancangan undang-undang pertambangan gagal masuk DPR karena diprotes oleh masyarakat tambang. Oleh sebab itu menjadi obsesi Sukhyar sangat berharap RUU ini dapat dikirim ke DPR dan segera dibahas bersama sama. Pada tahun 2005 RUU tersebut selesai dan ditandatangani Presiden, dan pada awal tahun 2006 mulai dibahas di DPR. Pada Desember 2008 undang- undang yang mengatur pertambangan batubara di Indonesia itu disahkan menjadi Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada tahun 2003 juga Sukhyar menjadi ketua penyusun RUU Panasbumi tandingan. Undang undang ini merupakan inisiatif DPR. Namun Sukhyar tidak ikut membahasnya mendampingi Menteri dan Dirjen GSM di DPR karena pada waktu itu harus mengikuti kursus singkat Lemhanas.

Berkaitan dengan tantangan yang timbul setelah diterbitkannya Undang undang Pertambangan itu, R. Sukhyar berkomentar, “Pengusaha pasti ingin mendapatkan keuntungan, di satu sisi, negara ingin menegakkan mandat, yaitu sebanyak-banyaknya manfaat ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ini harus berada di tengah- tengah agar pengusaha tidak rugi dan negara mendapatkan keuntungan yang optimal dan lebih besar untuk dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.”

Sedikitnya ada empat prinsip dasar yang dituangkan dalam Undang-Undang Pertambangan. Pertama, meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara Indonesia. Harus diupayakan agar mineral Indonesia dapat menghidupkan industri dalam negeri. Keharusan mengolah dalam negeri dan dibekali dengan kemampuan memahami perkembangan teknologi material dan kebutuhan industri berbasis mineral seperti industri kimia dan energi akan membuat Indonesia mandiri dalam teknologi pengolahan dan industri manufaktur. Dengan cara ini kedepan sumber daya yang dimiliki akan mampu dikelola dengan bijak dan efisien. Kedua, mengendalikan desentralisasi (otonomi) pertambangan. Sebelumnya, pemerintah daerah sangat mudah mengeluarkan izin pertambangan.

R. Sukhyar

Bersama Presiden RI pada peresmian Museum Kars Indonesia di Wonogiri. Foto: Dokumentasi Badan Geologi

Dengan adanya undang-undang ini, izin tersebut dikendalikan oleh Pemerintah. Menteri ESDM yang menetapkan wilayah pertambangan (WP), kemudian menyerahkannya kepada pemerintah daerah untuk dilelang. Tidak ada transaksi di bawah meja karena semuanya harus melalui tender. Ketiga, manajemen resources yang meliputi inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan sumber daya harus berjalan seiring. Keempat, untuk memposisikan negara sebagai pemegang kuasa sumber daya terhadap pelaku tambang maka tidak ada lagi kontrak pertambangan, tetapi semuanya dilakukan melalui bentuk izin pertambangan. Dengan adanya undang-undang ini, akan tersedia kawasan wilayah pencadangan negara (WPN) yang akan digunakan untuk menghidupi industri dalam negeri. Kemudian ada kebijakan pemerintah untuk mengendalikan produksi dan pemanfaatannya. Dalam perubahan RUU dengan DPR, semua fraksi meminta agar diberikan sanksi yang tegas bila ada kegiatan-kegiatan usaha yang tidak sejalan dengan undang-undang. Hal terakhir adalah upaya melakukan negosiasi ulang kepada kontraktor- kontraktor pertambangan.

Berkaitan dengan kondisi pertambangan, sebagai gambaran, dapat dicatat bahwa pada 2001, saat desentralisasi pertambangan dimulai, ada 675 izin pertambangan, semuanya dikeluarkan oleh Pemerintah melalui rezim Undang Undang No 11/1967 tentang Pertambangan Umum. Pada akhir tahun 2000 terbit Kepmen ESDM No 1453 berkaitan dengan desentralisasi pertambangan. Kepmen ini bukan muncul tiba tiba tapi sebagai hasil dari proses panjang kebijakan desentralisasi pertambangan yang dimulai tahun tahun 1999, bersamaan dengan keluarnya undang undang no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pada tahun 2003 jumlah izin pertambangan melonjak, yaitu ada 2000 izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Catatan Ditjen Mienral dan batubara saat ini terdapat tidak kurang dari 10.000 izin pertambangan, tetapi baru sepertiga di antaranya yang berproduksi. Bisa dibayangkan, kalau semuanya berproduksi secara bersamaan, sungguh berat beban bagi lingkungan, dan akhirnya konservasi dan lingkungan terganggu. Bila hal itu dibiarkan, akan terjadi pengerukan sumberdaya yang sangat besar. Sebagai contoh di negara lain seperti China, mereka menjaga cadangan mineralnya sedemikian rupa. Bahkan mereka banyak mengimpor komoditi tambang dari negera lain termasuk dari Indonesia.

R. Sukhyar

Kunjungan ke rencana tambang batubara peringkat rendah di Pendopo, Sumatra Selatan. Foto: Gunawan

Di samping itu Sukhyar menjelaskan bahwa konsep dasar undang-undang pertambangan ini adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara. Sumber daya bukan lagi sebagai pencetak penerimaan negara dari bahan mentah, tetapi sebagai penggerak ekonomi. Caranya, hasil tambang itu tidak langsung dijual melainkan harus diolah lebih dulu sehingga nilainya meningkat. Pada tahun 2014 kebijakan pengolahan dalam negeri sudah akan diimplementasikan. Pemerintah ingin meningkatkan manfaat ekonomi dari usaha pertambangan. Jangan sampai resources ini habis sementara masyarakat tidak mendapatkan apa- apa. Inilah yang mesti dijaga. Keharusan mengolah dalam negeri ini menuai protes keras dari negara industri seperti Jepang sebagai pengimpor bahan mentah tambang dan juga produsen dalam negeri. Padahal pada tahun 2005 Sukhyar mensosialisasikan rancangan undang undang ini dihadapan pengusaha di Jepang. Di samping itu undang undang menuntut pelaku usaha wajib melaporkan jumlah cadangan, termasuk kondisi geologi dalam wilayah kerja mereka sebelum mulai menambang. Hal ini penting bagi negara karena berdasarkan hal itu akan diketahui neraca sumber daya yang tersedia beserta data lainnya. Keinginan ini belum berjalan sepenuhnya.

Atas pertanyaan yang mempermasalahkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang saat ini, seolah-olah mereka tidak mendapatkan nilai tambah, sementara lingkungan mereka dirusak, Sukhyar menjelaskan bahwa ada salah paham mengenai persoalan ini, sehingga perlu sosialisasi. Katanya, “Masyarakat kehilangan kesempatan untuk menambang, karena mereka tidak mempunyai kapasitas, baik ilmu, peralatan, maupun modal untuk menambang. Karena itu, pengusaha tambang yang mempunyai kapasitas seolah-olah merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat untuk melakukan penambangan. Konsekuensi logisnya, masyarakat sekitar harus dibuat pintar karena mereka menerima dampak langsung seperti masalah lingkungan, penyakit, serta standar hidup yang semakin tinggi. Oleh karena itu, tidak boleh ada kesenjangan dan mereka harus diberdayakan. Dasar filosofis atas masalah ini adalah bagaimana mengkonversikan sumber daya yang tidak terbarukan itu menjadi terbarukan. Manfaat sosialnya adalah meningkatkan pendidikan masyarakat. Apabila suatu waktu resources-nya habis, maka masyarakat dapat mengembangkan sektor lain dan hidup sebagai makhluk sosila-ekonomi, mengembangkan kapasitasnya secara mandiri”.

Sukhyar menjelaskan bahwa pemerintah memperoleh pendapatan melalui dua cara, yaitu pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan pajak. Dari pendapatan tersebut dialokasikan sejumlah dana untuk dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam PNBP pemerintah daerah mendapatkan porsi yang lebih besar. Selain itu, ada yang disebut corporate social responsibility (CSR) atau pengembangan masyarakat sebagai tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat sekitarnya. Usaha tambang tidak boleh berdiri seperti mercusuar di tengah hutan atau perkampungan setempat dan tidak perduli dengan lingkungan sekitarnya. Pengusaha harus memberikan pencerahan (enlightment) kepada mereka. Selain PNBP, pemerintah daerah memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus.

Melalui mekanisme tersebut masyarakat memperoleh kembali haknya dalam berbagai bentuk, antara lain pendidikan, pengobatan dan sebagainya. Hal ini penting karena negara wajib melakukan itu sesuai dengan amanat UUD 1945: “kekayaan di bumi Indonesia ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”.

Harus dipegang teguh bahwa resources itu bukan milik penduduk setempat, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia dan dimanfatkan sebesar-besarnya bagi negara dan seluruh rakyat. Agar berkeadilan, maka masyarakat di sekitar lokasi tambang harus memperoleh manfaat lebih dari yang lain, karena terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan. Sekarang ini hal itu sudah mulai berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak kalah pentingnya adalah setiap perusahaan tambang harus memiliki divisi CSR agar fokus memikirkan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat keberadaan tambang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berbicara mengenai BBM, Sukhyar berkomentar bahwa kita perlu introspeksi diri dan harus bersyukur kepada Tuhan. Betapa tidak, Tuhan Yang Maha Kuasa telah menganugerahi negara kita dengan beragam jenis sumber energi. Malaysia hanya punya minyak dan gas, Filipina cuma memiliki geothermal. Keterbatasan ini membuat mereka mengelola sumber daya lebih fokus dan hati hati. Di negara kita terdapat semua jenis energi dan sumberdaya mineral. Negara kita dulu pernah menjadi eksportir gas nomor satu di dunia (sekarang kedua atau ketiga); eksportir batubara nomor satu (sekarang nomor dua). Bicara mineral, timah kita pengekspor nomor satu, nikel penghasil nomor lima atau nomor enam dunia. Demikian pula, ekspor emas dan bauksit pun cukup tinggi.

Pemerintah bukannya tidak serius dalam mengurus sumber daya terbarukan, bahkan sudah banyak dituangkan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Namun, harus diakui bahwa pengembangannya belum optimal. Energi geothermal, angin, matahari semua melimpah. Menteri ESDM mengatakan bahwa harus diupayakan agar keberadaan energi matahari dijadikan energi alternatif sebanyak mungkin. Jadi ketergantungan kita kepada minyak bumi terus berlangsung maka energi alternatif sulit berkembang. Panas bumi belum dimanfaatkan dengan maksimal, padahal energi itu ramah lingkungan dan keberadaannya banyak.

Pemakaian BBM di bidang kelistrikan harus dikurangi karena listrik masih disubsidi. Harga BBM yang mahal akan membuat subsidi BBM dan listrik semakin besar. Sangat tepat kebijakan Pemerintah bahwa pada 2014 harus tidak ada lagi pembangkit listrik yang menggunakan BBM di pulau Jawa. Untuk itu, penggunaan batubara, gas bumi, dan energi terbarukan, misalnya geothermal, hidropower, dan matahari akan ditingkatkan. Dalam pengembangan energi terbarukan ada dua hal penting, yaitu pertama perlu intervensi yang besar dari Pemerintah terutama berkaitan dengan harga energi dan jaminan pembeli, kedua adalah penguatan kelembagaan birokrasi dan pelaku usaha. Mata rantai kegiatan usaha energi terbarukan mulai eksplorasi sampai dengan penentuan harga energi dan listrik harus dilakukan oleh satu unit birokrasi. Bila kita sudah mulai lepas dari ketergantungan akan minyak bumi yang disubdisi itu, maka dana subsidinya dapat dimanfaatkan untuk bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.

MENGELOLA KEBENCANAAN

R. Sukhyar

Audiensi dengan redaksi Geomagz. Foto: Gunawan

Ketika berdiskusi masalah pengelolaan kebencanaan Sukhyar berkomentar: “Berkaitan dengan disaster management (pengelolaan kebencanaan) yang menjadi amanah UU Kebencanaan 2007, kini telah terbentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai eksekutornya. Sebelumnya, lembaga tersebut bernama Badan Koordinasi Penanganan Bencana (Bakornas PB). Sesuai namanya, ketika masih berupa badan koordinasi, lembaga itu hanya berkoordinasi dalam rangka penanganan bencana. Sekarang sudah ada kesepahaman bahwa BNPB bergerak secara operasional pada saat terjadinya bencana dan setelah bencana dalam bentuk penanggulangan, sedangkan pekerjaan mitigasi dilakukan oleh sektor teknis bersangkutan”.

Tentang penanganan gunung api Sukhyar menambahkan, bahwa sejak tahun 1920 gunung api sudah ditangani oleh suatu unit yang dikenal dengan nama “Unit Pengawasan Gunung Berapi” yang sekarang menjadi besar dan berkembang menjadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi salah satu Unit Eselon II dibawah Badan Geologi. Unit ini membuat pos-pos pengamatan gunung api, mengembangkan sistem pemantauan dan sebagainya, sehingga menyimpan banyak catatan kegiatan gunung api di seluruh Indonesia.

Lain halnya dengan penanganan gempa bumi saat ini memang agak kurang harmonis koordinasinya. Ada beberapa institusi yang terlibat di dalam penanganannya. BMKG (Badan Meteorolog,Klimatologi dan Geofisika) melakukan pekerjaan memantau; LIPI melakukan penelitian ilmiah, dan Badan Geologi melakukan mitigasi. Tetapi dalam prakteknya, ketika terjadi gempa bumi, semua orang bicara.

Dalam sejumlah pertemuan, Sukhyar juga menyampaikan bahwa dalam penanganan gempa bumi harus ada satu komando, terserah siapa yang jadi boss, tetapi ada yang bertanggung jawab. Gambarannya, seperti USGS di Amerika Serikat. Namun karena gempa bumi sulit diprediksi saat ini, dimana banyak pihak yang bicara tanpa beban, maka jalan keluar lainnya perlu dibentuk suatu komite prediksi gempa bumi seperti di Jepang. Komite mendiskusikan rencana penelitian dan pengambilan keputusan prediksi. Prediksi disampaikan oleh leading factor. Dalam hal ini dapat saja BMKG atau Badan Geologi atau BNPB yang memegang kendali ini sehingga tidak semua orang berbicara.

PERAN BADAN GEOLOGI

R. Sukhyar

Di sela-sela kunjungan kerja di China tahun 2009, melancong ke Tembok Besar. Foto: Dedi Saptari

Menurut Sukhyar, tanggung jawab Badan Geologi, sesuai dengan mandat yang diberikan Pemerintah, berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, mencari resource melaui survei, penyelidikan, hingga rekomendasi wilayah pertambangan untuk migas, mineral, batu bara dan panas bumi. Kedua, berkaitan dengan kebencanaan, khususnya bencana geologi, seperti kewajiban untuk menyediakan peta dan memberikan peringatan dini, peningkatan status untuk gunung api, dan lain-lain kepada masyarakat akan adanya ancaman bencana. Ketiga, memanfaatkan geologi untuk pengelolaan lingkungan seperti penataan ruang yang berkaitan dengan kawasan lindung geologi dan kawasan budi daya di dalamnya kawasan peruntukan pertambangan berbasis sumber daya mineral dan energi. Badan Geologi secara proaktif harus mampu merespon isu nasional maupun global seperti penurunan produksi minyak dan penataan ruang.

Organisasi internal Badan Geologi sudah harus dibenahi menuju kepada ketiga hal tadi. Pengelolaan data menjadi sangat penting karena Badan geologi adalah pelayan publik data dan informasi geologi. Badan Geologi kalau gagal dalam memberikan pelayanan publik, maka ia gagal sebagai institusi. Jika sampai tidak menyediakan peta, Badan Geologi akan dipersalahkan karena hal itu merupakan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Demikian juga dengan penanganan bencana geologi, hendaknya leader-nya adalah Badan Geologi. Itulah tugas yang diberikan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan fungsi pelayanan informasi dari Badan Geologi kepada sektor lain dan masyarakat, Sukhyar menuturkan bahwa yang penting adalah apakah informasi yang diberikan itu efektif atau tidak. Oleh karena itu harus ada survei kepuasan terhadap pengguna informasi yang telah diberikan oleh Badan Geologi. “Kami siap menerima masukan, karena sebagai institusi dengan anggaran belanja Badan Geologi yang cukup besar di Kementerian ESDM maka sudah seharusnya dana yang diterima tersebut dikembalikan ke masyarakat dalm bentuk informasi yang berguna. Sebagai contoh, kalau para investor pertambangan tidak mendapatkan informasi seharusnya Badan Geologi malu”, tutur Sukhyar menyambung tema pelayanan informasi ini. Selanjutnya, Sukhyar menyatakan bahwa jika masyarakat tidak terlindungi, misalnya dalam kasus bencana geologi, karena informasi terkait lambat diterima dari Badan Geologi, maka kami Badan Geologi dapat dianggap gagal dan hal itu tidak boleh sampai terjadi. Karena itu, kualitas informasi harus dijaga, mudah dipahami, cepat disampaikan dan up to date.

Mengenai wacana tentang kemungkinan Badan Geologi menjadi Badan Geologi Nasional karena pelayanannya multi sektor, Sukhyar mengatakan bahwa belum ada kesepakatan bulat tentang ini walapun hal ini sudah disampaikan dan diputuskan dalam rapat kerja dengan DPR beberapa tahun yang lalu. Dalam kesempatan wawancara itu Sukhyar mengajak kepada seluruh jajaran Badan Geologi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya dapat dirasakan dan memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. “Itu yang lebih penting saat ini”, tambahnya.

KIPRAH DI PERTAMBANGAN

Sukhyar pernah menjadi salah satu komisaris di PT Timah Tbk tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Pada saat PT Pertamina Geothermal Energy, anak perusahaan PT Pertamina, terbentuk pada 2005, Sukhyar menjadi salah satu komisarisnya hingga tahun 2008. Belum lama ini Sukhyar ditunjuk sebagai Komisaris Utama di PT. Aneka Tambang Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan milik negara yang bergerak dalam bisnis dengan produknya multi komoditas. “Tugas saya adalah membesarkan BUMN ini melalui kemampuan sumber daya manusia yang bermutu, kemampuan teknologi dan tata kelola perusahaan yang handal. Diharapkan perusahaan dapat menguasai lebih besar sumber daya mineral di dalam dan luar negeri”, tutur Sukhyar terkait penunjukan dirinya menjadi komisaris pada BUMN.

Sukhyar menambahkan bahwa antara Badan Geologi dengan Aneka Tambang memiliki MOU. Badan Geologi bukan regulator, tetapi memiliki informasi mengenai sumber daya. Ada baiknya bahan informasi sumber daya ini dimanfaatkan oleh Aneka Tambang atau BUMN lainnya sehingga terjadi sinergi di sana. Di samping itu Badan Geologi juga memiliki MoU dengan PT Timah Tbk dan PT PTBA Tbk, dan PT Aneka Tambang.

Tugas lainnya Sukhyar juga sebagai Ketua Sub Tim Kerja Energi dan Mineral dari KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) didalam koordinasi pelaksanaan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) untuk Koridor Ekonomi (KE) Sumatra).

MP3EI itu memiliki enam koridor ekonomi dan masing-masing memeliki KP3EI-nya sendiri-sendiri. Keenam koridor ekonomi (KE) itu adalah: KE Sumatra, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali-NTT, dan KE Maluku dan Papua. Setiap KE memiliki sektor-sektor unggulannya dan masing-masing sektor dikoordinasikan di bawah Sub Tim Kerja. Saya dipercaya menangani sektor Energi dan Mineral pada KE Sumatra dengan penugasan resmi sebagai Ketua Subtim Kerja Energi dan Mineral. Sektor andalannya adalah batubara meskipun KE Sumatra juga memiliki mineral, tetapi lebih fokus ke batubara.

Batubara terbanyak di Indonesia terdapat di dua pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatra. Potensi batubara di Sumatra sebanyak sekitar 53% dan di Kalimantan sekitar 47%. Tetapi produksinya terbalik, 92% di Kalimantan dan hanya 8% di Sumatra. Berkaitan dengan batubara Sukhyar menambahkan: “Tugas saya dalam konteks MP3EI berupaya bagaimana agar supaya batubara di Sumatra dapat berkembang. Diupayakan agar hasil batubara Sumatra sebesar-besarnya untuk pembangunan listrik. Selain itu batubara Sumatra dapat diubah menjadi liquid atau bahan bakar lain. Sekarang kegiatan sedang dimulai di Sumatra Selatan”.

Beberapa kali Sukhyar membawa BUMN untuk investasi di luar negeri, untuk kegiatan eksplorasi dan perdagangan.

SISI LAIN DAN KEHIDUPAN PRIBADI

R. Sukhyar

Sukhyar saat membawakan lagu favoritnya. Foto: Priatna

Sejak kuliah di ITB, Sukhyar gemar memasak. Sukhyar juga menyenangi musik. “Imagine” adalah lagu favoritnya. Untuk menjaga kebugaran badannya, Sukhyar giat bermain bola voli dan tenis. Sukhyar dahulu adalah anggota Tim Tenis Direktorat Vulkanologi, juga anggota Tim Tenis DJGSM. Suami Nurlina Hakim dan ayah Nadya Amalia, M. Ashari, dan Aliya Adinari ini ternyata selalu menyempatkan waktu untuk pergi sendiri membeli oleh-oleh khas daerah yang dikunjunginya.

R. Sukhyar

Bersama keluarga tercinta. Dari kiri ke kanan: Nadya Amalia, Aliya Adinari, R. Sukhyar, Nurlina Hakim, M. Ashari. Foto: Priatna

Itulah pelengkap dari sebuah dunia bagi jalan hidup Sukhyar, ahli geologi lulusan ITB yang menempuh pendidikan S3 di Monash University, Australia, dalam Ilmu Kebumian. Kariernya dimulai sebagai vulkanolog dan berhasil mengembangkan sistem pemetaan geologi gunung api bersama senior lainnya. Pakar di bidang ilmu kebumian ini gemar memasak, menyukai musik dan olahraga. Sosok pekerja keras yang tangguh dengan segudang pengalaman yang dipetiknya dari sederet tempat pengabdian, seorang pemikir yang tak kikuk berhadapan dengan bidang kebijakan dan regulasi, pemimpin yang di pundaknya tersemat setumpuk harapan untuk membawa Badan Geologi ke dalam keberadaan yang lebih bermakna, yang saat ini menjadi pengawal terdepan sumber daya mineral Indonesia, sehingga lembaga ini dapat menunaikan tugasnya dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat luas. ( Priatna )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>