Sebagai-Sistem-Energi-3

Kawasan Kars Sebagai Sistem Energi

Media-Wirupa-7

Gambar Cadas Indonesia: Media Wirupa Prasejarah

13/04/2015 Comments (0) Artikel Geologi Populer

Kawasan Cagar Alam Geologi dan Tata Ruang

Kawasan-Cagar-Alam-Geologi-49
Kawasan-Cagar-Alam-Geologi-49

Batupasir kuarsa Ciletuh, Sukabumi. Foto: Deni Sugandi.

R oman muka bumi yang dimiliki suatu daerah akan menjadi kekayaan daerah tersebut yang untuk menatanya diperlukan aturan tentang Tata Ruang. Pada 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (PP 26/2008) yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Informasi geologi menjadi salah satu dasar penyusunan PP tersebut.

PP 26/2008 merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Ayat 6, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007). PP ini hasil revisi dari PP 47/1997 turunan dari undang-undang penataan ruang sebelumnya, yaitu UU 24/1992 yang belum mencakup segi-segi keunggulan wilayah Indonesia, seperti kawasan lindung geologi.

Revisi PP 47/1997 dengan PP 26/2008, di antaranya tertuang pada Pasal 51 PP 26/2008 tentang kawasan lindung geologi sebagai salah satu kawasan lindung nasional. Berdasarkan PP baru itu, kawasan lindung geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Di antara tiga kawasan lindung geologi tersebut, KCAGlah yang keutamaan-nilainya diperuntukkan bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata.

Kriteria KCAG
Suatu kawasan dikatakan KCAG apabila kawasan itu memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi, atau keunikan lainnya sebagaimana telah diatur pada Pasal 53 Ayat 1, PP 26/2008.

Kawasan keunikan batuan dan fosil mempunyai kriteria bahwa kawasan tersebut harus memiliki satu atau lebih yang berikut: (a) keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam; (b) batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil); (c) nilai paleo-antropologi dan arkeologi; (d) tipe geologi unik; atau (e) satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu. Sedangkan kriteria kawasan keunikan bentang alam adalah memiliki satu atau lebih bentang alam berikut: (a) gumuk pasir pantai, (b) berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik, (c) gua, (d) garai/lembah, (e) kubah, atau (e) kars. Adapun kawasan keunikan proses geologi ditetapkan dengan kriteria kemunculan kawasan: (a) poton atau lumpur vulkanik; (b) sumber api alami, atau (c) solfatara, fumarola, dan/atau geyser.

Namun, suatu kawasan yang memiliki satu atau lebih kriteria tersebut, tidak serta-merta dapat dijadikan KCAG. Karena, terdapat juga peraturan yang mengatur luasannya. Pasal 54 Ayat 1, PP 26/2008, menetapkan bahwa kawasan lindung geologi dengan kriteria tertentu harus memiliki luas paling sedikit 1.000 (seribu) hektar. Artinya, jika luas kawasan kurang dari 1.000 hektar, aturan tersebut menjadi tidak berlaku walaupun kawasan tersebut memiliki kriteria kawasan lindung geologi. Apakah keunikan geologi yang ada di kawasan tersebut menjadi tidak penting? Lalu, berkaitan dengan Ayat 2
dalam pasal tersebut, muncul pertanyaan, seperti apa aturan yang akan dibuat dan berapa lama penyusunannya untuk kawasan yang memiliki kriteria tersebut tapi luasnya kurang dari 1000 hektar itu?

Kawasan-Cagar-Alam-Geologi-50

Diagram kategori kawasan lindung geologi yang diikhtisarkan dari PP 26/2008.

Implementasi di Daerah
Karena KCAG sudah tertuang dalam PP sejak enam tahun yang lalu, kita bertanya-tanya, apakah KCAG sudah ditetapkan pada setiap daerah yang memiliki keragaman geologi? Di Indonesia, sudah ada beberapa KCAG, salah satunya adalah KCAG Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah. KCAG ini sangat penting karena mengandung berbagai fenomena geologi unik yang jarang ditemukan di tempat lainnya, bahkan di dunia. Berkembangnya teori Tektonika Lempeng (Plate Tectonic) pada 1970-1980 ternyata banyak didukung oleh bukti-bukti geologi yang dikumpulkan dari lapangan di Karangsambung.

Di kawasan Karangsambung, terdapat berbagai batuan, mulai dari batuan beku seperti granit, diabas; batuan sedimen seperti konglomerat dan rijang, serta batuan metamorf seperti filit, sekis, genes dan marmer. Karena keragaman batuannya inilah kawasan tersebut ditetapkan melalui Kepmen ESDM No. 2187K/40/MEM/ 2006 tentang Cagar Alam Geologi Karangsambung sebagai KCAG. Di dalamnya terdapat 32 lokasi pengamatan keunikan geologi yang tersebar di Desa Karangsambung dan sekitarnya.

Selanjutnya PP 26/2008 diimplementasikan melalui peraturan daerah (Perda). Sebagai contoh, di Sumatra Barat, pemerintah daerah (Pemda) setempat sudah menetapkan kawasan lindung geologi. Menurut perda setempat, daerah yang dianggap sebagai KCAG adalah kawasan kars pada Kubah Batusangkar, Kabupaten Batusangkar, dan Sungaidareh, Kabupaten Sijunjung. Namun, beberapa daerah yang memiliki keunikan bentang alam dan kemunculan fumarola seperti Ngarai Sianok di Bukittinggi, dan Solok, justru tidak termasuk ke dalam kelompok KCAG, melainkan sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan kawasan resapan air. Hal ini wajar, karena daerah tersebut perannya lebih sebagai kawasan resapan air yang manfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Jawa Barat mengatur RTRWP melalui Perda 22/2010. Dalam perda ini disebutkan bahwa di Jawa Barat terdapat KCAG yang meliputi kawasan geologi Pasir Pawon dan Gua Pawon, Bandung Barat; kawasan geologi batu obsidian di Nagreg, Kabupaten Bandung; kawasan geologi Ciletuh, Kabupaten Sukabumi; kawasan geologi Rancah, Kabupaten Ciamis; dan kawasan geologi Pasirgintung, Kabupaten Tasikmalaya. Berbeda dengan Pemda Sumatra Barat, Pemda Jawa Barat memisahkan antara kawasan KCAG dan kawasan kars. Menurut perda setempat, kawasan kars tersebar di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Cirebon, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Selain itu, beberapa provinsi juga sudah memuat kawasan lindung geologi melalui perda masing-masing, meskipun tidak tersurat secara khusus. Di Kalimantan Barat, misalnya, hal itu tertuang pada Perda 5/2004 tentang Penataan Ruang pada pasal 32 butir e. Aturan ini menjelaskan tentang kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Di Sulawesi Selatan, Perda 9/ 2009 tentang penataan ruang untuk Sulawesi Selatan, menjabarkan definisi mengenai KCAG, tapi tidak menyebutkan wilayahnya. Pada perda ini hanya disebutkan kawasan cagar alam dan kawasan taman nasional. Kabupaten Maros yang merupakan tempat bentukan alam kars yang sangat terkenal justru dijadikan sebagai kawasan pertambangan marmer dan kapur.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat Perda 1/2011. Pasal 25 dari perda ini telah mencantumkan beberapa kawasan sebagai KCAG, yaitu kawasan Danau Kelimutu dan kawasan mata air panas Detusuko, Kabupaten Ende; dan kawasan mata air panas Tuti Adagai di Kabupaten Alor, Soa Mengeruda di Kabupaten Ngada, dan Heras di Kabupaten Flores Timur. Sementara itu, Maluku, Papua, dan Papua Barat belum merumuskan perubahan RTRWPnya. Padahal di wilayah ketiga provinsi itu banyak kawasan geologi yang sangat menarik dan unik. Sebagai contoh, daerah Rajaampat, Papua Barat yang keindahan pantai dan pulau karsnya telah terkenal ke seluruh dunia.

Sementara itu, beberapa wilayah telah ditetapkan sebagai KCAG melalui surat keputusan kepala Badan Geologi atas permintaan pemerintah daerah, salah satunya sudah didaftarkan dan diakui oleh Global Geopark Network (GGN) UNESCO, sebagai geopark dunia, yaitu Geopark Gunung Batur, Bali. Sementara dua KCAG telah didaftarkan dan sedang menunggu pengesahan dari UNESCO pada 2015 ini, yaitu Geopark Nasional Kaldera Toba, Sumatra Utara, dan Geopark Nasional Kars Pegunungan Sewu. Kemudian pada 2016 dua KCAG lainnya akan didaftarkan juga yaitu Geopark Nasional Merangin, Jambi dan Geopark Nasional Gunung Rinjani, Lombok. Beberapa wilayah lainnya sedang dalam proses pengusulan untuk ditetapkan sebagai KCAG dan geopark nasional, yaitu Kars Raja Ampat, Papua Barat; Mélange Ciletuh, Jawa Barat, dan Kars Maros-Toraja, Sulawesi Selatan.

Kawasan-Cagar-Alam-Geologi-51

Kawasan Kars Karangsambung, Jawa Tengah. Foto: Budi Brahmantyo.

Dilema dan Pendalaman Makna
Penentuan kawasan KCAG mungkin akan menimbulkan pro dan kontra. Sebab, suatu kawasan di suatu daerah dapat saja memiliki lebih dari satu fungsi dikarenakan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, baik dipermukaan, maupun dibawah permukaan. Contoh kasus dalam hal ini adalah kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat keragaman flora dan fauna (biodiversity), namun juga memiliki keragaman batuan dan bentang alam (geodiversity) yang unik. Menjadi pertanyaan besar, siapakah yang memiliki kewenangan penuh terhadap penentuan fungsi kawasan tersebut? Apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang otoritasnya di bidang keragaman hayati atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki kewenangan di bidang keragaman geologi? Diperlukan revisi baik atas UU maupun PP terkait permasalahan tersebut guna memastikan siapa yang memiliki wewenang penuh jika terdapat suatu kawasan yang memiliki banyak fungsi.

Contoh lain adalah kawasan kars (batugamping). Berdasarkan PP 26/2008 kawasan ini merupakan kawasan lindung, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kars dengan status lainnnya sebagai kawasan keunikan bentang alam memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kawasan ini semestinya dibiarkan alami tanpa ada eksploitasi untuk kepentingan apapun. Akan tetapi pada kenyataanya, kawasan kars saat ini dieksploitasi untuk berbagai kepentingan, khususnya industri semen dan kapur. Saat ini industri semen adalah industri pengeksploitasi kawasan kars dan pengguna hasil olahan batugamping terbesar, seiring dengan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Berkaitan dengan kriteria kars sebagai kawasan lindung nasional, industri semen sebenarnya telah melanggar hukum. Industri tersebut, jika merujuk pada PP 26/2008, harus dihentikan. Namun, di sisi lain, laju pembangunan akan lambat, bahkan terhambat, jika industri semen dihentikan. Oleh karena itu perlu adanya revisi dan evaluasi terhadap PP 26/2008 berkaitan dengan kawasan kars. Revisi haruslah
melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, kalangan ilmuwan, praktisi dan pengusaha.

Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Bentang Alam Kars, dapat dipandang sebagai upaya menjembatani dilema tersebut di atas. Menurut permen ini, penetapan kawasan kars menjadi wewenang daerah. Dari berbagai kasus, rupanya masih terdapat kompromi antara penguasa daerah dan pengusaha industri semen, sehingga untuk beberapa kawasan kars yang semestinya menjadi kawasan lindung, dikeluarkan izin sebagai lokasi galian batugamping untuk industri semen.

Diperlukan penyesuaian yang tidak sebentar dan tidak mudah atas permen tersebut. Namun, tidak ada hal yang tidak mungkin jika semua pihak yang terkait  memiliki kemauan untuk bersinergi. Misalnya, terhadap penambangan yang sedang berlangsung, perlu dilakukan sosialisasi akan manfaat dan risiko penambangan tersebut terhadap lingkungan. Jika penambangan itu tidak bisa dihentikan, maka langkah pembatasan penambangan dapat disarankan kepada pihak pengusaha terkait. Pengetahuan tentang fenomena geologi hendaknya tidak sebatas makna keindahan bentang alam, karena perkembangan ilmu geologi telah begitu maju. Demikian pula, data tentang geologi Indonesia sudah banyak terkumpul. Diperlukan perubahan pola pikir ke arah wawasan yang lebih luas dan kesadaran bersama demi masa depan bangsa. Dengan ini, kita berharap eksploitasi yang tanpa pertimbangan lingkungan yang mendalam, dapat dihentikan. Paradigma yang hanya ekstraktif dengan mengambil, menambang, dan menggali, berubah menjadi paradigma konservasi sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan konservasi geologi, penyiapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung geologi hendaknya tidak sebatas di awal saja, saat untuk mendapatkan “gelar” KCAG dan diakui internasional, melainkan untuk seterusnya kawasan itu dapat dijaga dan dirawat. (Septriono Hari Nugroho, Galih Wiria Swana, dan Nugroho Aji Satriyo)

Para penulis adalah mahasiswa Program Pascasarjana S2 Geologi ITB. Tulisan ini gabungan tugas mata kuliah Geoplanologi GL5025. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>